Oleh Alfaruqy M. Zulfa
Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro
Gelontoran uang bernilai miliaran rupiah dijadwalkan mendarat di Senayan pada tahun 2012 ini. Ya. Gelontoran tersebut akan dialokasikan untuk pengadaan dan renovasi beberapa fasilitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebut saja renovasi ruangan Banggar (senilai 20M), renovasi toilet (2M), pengadaan kalender (1,3M), servis kompleks rumah jabatan (36,6M) dan megaproyek lain yang sudah siap dieksekusi.
Akibat dari megaproyek itu mudah kita tebak. Berbagai elemen masyarakat, baik rakyat biasa, mahasiswa, akademisi maupun pengamat politik berbondong-bondong melayangkan kritik. Bahkan, dalam beberapa hari belakangan, hampir semua media massa mengangkat keputusan yang tak wajar tersebut sebagai trending topic.
Tapi, sayang. Hati (sebagian) dewan yang terhormat sepertinya sudah mati rasa. Bagaimana tidak? Mereka tak mundur satu langkah dan tetap kukuh pada keputusan awal. Bencana alam, kemiskinan dan rusaknya fasilitas pendidikan tak lagi menjadi prioritas utama. Kesejahteraan sosial semakin jauh dari kata sempurna. Padahal pada Pemilu 2009, merekalah yang mengumbar janji. Mereka pulalah yang antusias menjadi wakil rakyat; yang senantiasa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
Sementara DPR sedang jadi sorotan publik, di tubuh mereka sendiri malah terjadi insiden perihal tanggungjawab. Antara Ketua DPR, Sekjen DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) nampak tak seiya-sekata. Mereka saling berebut benar serta melempar salah di depan umum. Disharmonis nan ironis !!!
Sungguh, yang demikian ini merupakan bukti nyata, ketika fungsi anggaran, legeslasi dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kebijakan yang tercipta hampir selalu menimbulkan reaksi negatif lantaran ditetapkan sepihak dan segolongan.
Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita harus berada dalam garda terdepan dalam mengawal kebijakan yang dihasilkan oleh trias politika Indonesia. Tujuannya jelas, agar kebijakan tak merugikan dan menciderai nurani rakyat. Semoga pintu hati para pemangku kekuasaan segera terbuka dan eling bahwa yang diemban sekarang ialah amanah; yang pada gilirannya nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban.
Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro
Gelontoran uang bernilai miliaran rupiah dijadwalkan mendarat di Senayan pada tahun 2012 ini. Ya. Gelontoran tersebut akan dialokasikan untuk pengadaan dan renovasi beberapa fasilitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebut saja renovasi ruangan Banggar (senilai 20M), renovasi toilet (2M), pengadaan kalender (1,3M), servis kompleks rumah jabatan (36,6M) dan megaproyek lain yang sudah siap dieksekusi.
Akibat dari megaproyek itu mudah kita tebak. Berbagai elemen masyarakat, baik rakyat biasa, mahasiswa, akademisi maupun pengamat politik berbondong-bondong melayangkan kritik. Bahkan, dalam beberapa hari belakangan, hampir semua media massa mengangkat keputusan yang tak wajar tersebut sebagai trending topic.
Tapi, sayang. Hati (sebagian) dewan yang terhormat sepertinya sudah mati rasa. Bagaimana tidak? Mereka tak mundur satu langkah dan tetap kukuh pada keputusan awal. Bencana alam, kemiskinan dan rusaknya fasilitas pendidikan tak lagi menjadi prioritas utama. Kesejahteraan sosial semakin jauh dari kata sempurna. Padahal pada Pemilu 2009, merekalah yang mengumbar janji. Mereka pulalah yang antusias menjadi wakil rakyat; yang senantiasa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
Sementara DPR sedang jadi sorotan publik, di tubuh mereka sendiri malah terjadi insiden perihal tanggungjawab. Antara Ketua DPR, Sekjen DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) nampak tak seiya-sekata. Mereka saling berebut benar serta melempar salah di depan umum. Disharmonis nan ironis !!!
Sungguh, yang demikian ini merupakan bukti nyata, ketika fungsi anggaran, legeslasi dan pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kebijakan yang tercipta hampir selalu menimbulkan reaksi negatif lantaran ditetapkan sepihak dan segolongan.
Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita harus berada dalam garda terdepan dalam mengawal kebijakan yang dihasilkan oleh trias politika Indonesia. Tujuannya jelas, agar kebijakan tak merugikan dan menciderai nurani rakyat. Semoga pintu hati para pemangku kekuasaan segera terbuka dan eling bahwa yang diemban sekarang ialah amanah; yang pada gilirannya nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar